Home Politik Tata Kelola Keuangan Parpol Banten Buruk

Tata Kelola Keuangan Parpol Banten Buruk

20781
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

POROS.ID.Serang - Tata kelola keuangan partai politik dari pusat hingga daerah masih buruk, sehingga prinsip transparansi seperti yang diamanatkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masih jauh dari harapan. Untuk itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengelolaan keuangan partai di daerah termasuk di Provinsi Banten.

Pelayanan informasi publik di partai politik yang berada di Provinsi Banten dinilai masih buruk. Dari 10 partai yang kami minta laporan keuangannya, hanya tiga partai yang merespon," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina, dalam diskusi tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan parpol di Banten di Kota Serang, Selasa (19/5).

Menurut Almas, UU KIP dengan jelas menempatkan partai politik sebagai badan publik. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU KIP, bahwa selain organisasi pemerintahan (ekskutif, legislative dan yudikatif), organisasi non pemerintah juga dikategorikan sebagai badan publik, sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanjanegara (APBN/APBD), sumbangan masyarakat dan bantuan luar negeri. “Setiap tahun parpol di daerah menerima kucuran dana bantuan keuangan dari APBD. Di Banten sendiri, nilainya di atas Rp2 miliar. Tapi publik tidak bisa mengakses penggunaan dana rakyat tersebut,” jelasnya.

Berdasarkan hasil akses informasi yang dilakukan oleh ICW bekerjasama dengan tim akses informasi di Banten, 7 dari 10 parpol pemenang pileg 2014 lalu enggan memberikan data keuangan partai. Sehingga ICW melakukan gugatan kepada Komisi Informasi (KI) Banten, Rabu (20/5). “Berdasarkan data dari Kemendagri 2014, per kursi dana parpol yang diberikan oleh Provinsi Banten nilainya di atas Rp20 juta. Sementara secara nasional, per kursi besarnya hanya Rp108 ribu,” jelasnya.

Dengan dana yang sudah jelas berasal dari publik tersebut, lanjut Almas, sudah menjadi kewajiban partai politik untuk mempertanggujawabkan dana tersebut kepada publik. Tiga partai yang merespon yaitu PDI Perjuangan, PKS dan PPP, sementara 7 partai lainnya yakni Golkar, Demokrat, Nasdem, Gerindra, PAN, Hanura dan PKB. “Tiga partai yang merespon sudah bersedia memberikan dokumen keuangan partai tahun anggaran 2013, sementara yang 2014 belum. Sedangkan 7 partai lainnya tidak memberikannya,” jelas Almas.

Secara umum, lanjut Almas Sjafrina, mayoritas partai politik khususnya di Banten belum memahami urgensi keterbukaan pendanaan partai politik berdasarkan Undang-Undang KIP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dikatakan Almas, ICW sejak awal Januari lalu melakukan uji akses laporan pendanaan partai politik terhadap 10 partai politik di 11 provinsi termasuk di Banten. “Laporan yang diminta berupa struktur pengurus partai politik, laporan pendanaan tahun 2010-2014 serta laporan program kegiatan partai politik,” ungkapnya. *Baca Juga Hary Tanoe kunjungi IAIN Banten

Setelah melakukan uji akses, lanjutnya, pihaknya menemukan bahwa partai politik di daerah tidak memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) dan tidak mempunyai mekanisme penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pendanaan. “Tata kelola pendanaan partai masih buruk, respon partai buruk terhadap surat permohonan informasi laporan pendanaan, dan mayoritas partai tidak patuh terhadap putusan Komisi Informasi. Yang memprihatinkan, kader partai [un tidak tahu keuangan partainya, sebab yang tahu hanya pengurus intinya saja,” jelasnya.

Pegiat anti korupsi dari Masyarakat Transparansi (Mata) Banten yang menjadi mitra ICW, Oman Abdurrahman mengatakan, pihaknya akan melakukan gugatan sengketa informasi terhadap7 partai politik ke KI Banten. “Besok (hari ini) kami akan mengadukannya ke KI, ini dilakukan untuk membenahi partai politik di Banten. Sebab keuangan partai politik bersumber sebagiannya dari APBD,” jelasnya.

Oman menambahkan, pihaknya mengajukan permohonan informasi ke 10 partai politik sejak 10-11Maret lalu, namun hingga awal Mei hanya 3 parpol yang merespon. “Ketiga parpol yang menyerahkan dokumennya pun belum sepenuhnya memenuhi permohonan informasi yang kami mohonkan, tapi setidaknya mau transparan dibandingkan 7 partai lainnya,” pungkasnya. (Gel)