Home Berita Utama Ada Calkades Janji Gratiskan PBB, KPP Lebak: Sangat Tidak Mendidik

Ada Calkades Janji Gratiskan PBB, KPP Lebak: Sangat Tidak Mendidik

293
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

LEBAK - Setiap warga yang mendaftarkan diri untuk menjadi calon kepala desa, dituntut untuk memiliki visi, misi dan rencana program kerja. Hal itu tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Karena jika bertentangan dengan aturan, kalau nanti terpilih, dia akan sulit untuk merealisasikannya.

Namun, demi meluluhkan hati masyarakat, apapun mereka janjikan, soal realisasi belakangan. Salah-satunya janji politik calon kades yang dinilai tidak berdasarkan aturan adalah menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sekalipun direalisasikan, dipastikan dia harus merogoh kantong pribadi untuk membayarnya.

Hal ini ditemukan oleh Kaukus Pemantau Pilkades (KPP) Kabupaten Lebak di salah satu desa di Kecamatan Cilograng. Berdasarkan data dan informasi yang mereka dapat, di salah satu desa diketahui ada Calkades yang menjanjikan hal itu pada Pilkades lalu.

Namun saat Calkades itu terpilih menjadi Kades, janjinya tidak dapat direalisasikan, karena berdasarkan data, PBB di desa tersebut saat ini masih nunggak. Ironisnya, pada Pilkades serentak tahun inipun, hal itu kembali dijanjikan.

"Sudah menjadi rahasia umum disalah satu desa di Kecamatan Cilograng, jika pembayaran PBB menjadi alat politik untuk dapat dipilih warganya dalam pertarungan pemilihan kepala desa," kata Ketua KPP, Sudandi melalui rilis yang diterima Poros.id, Selasa 29/6/2021.

Menurut Sudandi, janji pembayaran pajak gratis yang menjadi alat politik oknum calon kades ini sangat tidak mendidik, karena telah mengakibatkan warga tidak sadar pada ketaatan bayar pajak.

"Pembayaran pajak ini sebenarnya masih sangat terjangkau oleh warga, sebaiknya masyarakat agar membayar, dan diharapkan tidak muncul tunggakan pajak masyarakat," katanya.

Dengan kondisi itu, Sudandi meminta kepada Pemda Lebak, agar tidak tinggal diam jika ada oknum calon kades seperti itu. Hal ini menurutnya harus diakhiri, karena menurutnya, hal ini akan menghambat ketaatan masyarakat membayar pajak.

"Bagi desa yang selalu nunggak pajak dan menyebabkan terkendalanya pembayaran PBB harus ditindak tegas apalagi dengan embel-embel pajak gratis bagi warga. Jika persoalan ini terus dibiarkan dikhawatirkan warga tidak taat bayar pajak, oleh kades itu pun tidak ditanggung. terbukti, saat ini tunggakan PBB di desa tersebut masih saja terjadi," tukasnya (Red).




BERITA POPULER

Pembunuhan Sadis Ibu dan Anak Balita, Gegerkan Warga Cilograng

POROS.ID. Cilangkahan - Warga Kampung Cibunar Desa Gununggbatu Kecamatan Cilograng di buat geger oleh peristiwa pembunuhan sadis Ibu dan Balita yang...