Home Berita Utama Stafsus Pastikan Gubernur WH Tolak Honor Satgas Covid-19: Menjaga Perasaan Rakyat

Stafsus Pastikan Gubernur WH Tolak Honor Satgas Covid-19: Menjaga Perasaan Rakyat

334
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

SERANG - Staf khusus Gubernur Banten, Ujang Giri (Ugi) mengungkapkan bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim masuk kedalam tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 yang akan menerima honorarium pada tahun anggaran 2021.

Namun demikian ia memastikan bahwa Gubernur WH tidak akan menerima honor tersebut. Alasannya, kata Ugi, untuk menjaga perasaan dan sensitivitas masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19 ini.

"Alhamdulillah pak Gubernur tidak akan menerima honor tim Satgas, beliau lebih menjaga perasaan rakyat, menjaga rasa empati dan menjaga sensitivitas terhadap warganya atas situasi pandemi Covid-19," kata Ugi di Kota Serang, Jumat 19/2/2020.

Ujang Giri, Staf Khusus Gubernur Banten

Ugi juga menjelaskan bahwa honorarium tersebut adalah sebagai bentuk motivasi kinerja terhadap tim Satgas yang melaksanakan tugas penanganan dan pencegahan Covid-19 di Provinsi Banten.

"Honor tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kinerja terhadap tim Satgas Covid-19, seperti dari Dinas Kesehatan, BPBD, Satpol PP dan tim satgas lainnya yang bekerja melakukan penanganan dan pencegahan," terangnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran untuk insentif atau honorarium tim Satgas Penanganan COVID-19. Alokasi anggaran itu sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Tambahan Penghasilan ASN. Sebagaimana diatur dalam Surat Mendagri Nomor 900/5663/SJ tentang Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Daerah Tahun 2021, pemerintah daerah boleh memberikan honor kepada anggota satgas.

SE Mendagri juga mengatur soal struktur satgas. Struktur di provinsi misalnya, sekurang-kurangnya terdiri dari 1 ketua, 3 wakil ketua, 1 sekretaris, dan 6 bidang, yaitu data dan informasi, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, penegakan hukum dan pendisiplinan, dan relawan.

Sementara lampiran SE tersebut menyebut secara detail siapa yang menjadi ketua, wakil ketua, dan seterusnya. Untuk tingkat provinsi, gubernur menjadi ketua, TNI, kepolisian, dan unsur pemda masing-masing menjadi wakil ketua I-III.

Berdasarkan informasi terkait Penjelasan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan Jasa Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid-19 Provinsi Banten. Sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Surat Mendagri Nomor 900/5663/SJ tentang Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Daerah Tahun 2021, angka 3 huruf b.2) yg menyatakan bahwa: merupakan pemberian Tambahan Pembayaran Penghasilan (TPP) berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan covid-19, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, dan SKPD lainnya sesuai dengan kebijakan kepala daerah;

c. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 63 Tahun 2020;

d. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.130-Huk/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Banten.

Personil yang diberikan Tunjangan yaitu SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, dan SKPD lainnya sesuai dengan kebijakan kepala daerah, yaitu : 1) Dinas Kesehatan dan RSUD Banten dan RSUD Malingping; 2) Inspektorat Provinsi Banten; 3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 4) Badan Pendapatan Daerah; 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 7) Satuan Polisi Pamong Praja; 8) Dinas Sosial 9) Biro Hukum, dan 10) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten. (Red)