Home Berita Utama 400 Ribu Stiker Coklit Tak Sesuai PKPU Berpotensi Diganti, Ini Kata KPU Pandeglang

400 Ribu Stiker Coklit Tak Sesuai PKPU Berpotensi Diganti, Ini Kata KPU Pandeglang

469
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

PANDEGLANG - Sebanyak 400 ribu lembar lebih stiker pencocokan dan penelitian (Coklit) atau formulir A.A.2-KWK tanda bukti Coklit data pemilih Pilkada Pandeglang 2020 berpotensi diganti atau dilakukan cetak ulang karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pilkada.

Dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa spesifikasi stiker coklit sedikitnya memuat 10 item. Diantaranya logo KPU, jenis dan tahun pemilihan, hari dan tanggal pemungutan suara, hari dan tanggal Coklit, jumlah keluarga, jumlah pemilih, tanda tangan kepala keluarga, tanda tangan PPDP, website lindungihakpilihmu.kpu.go.id dan barcode KPU RI.

Polling Calon Ketua FWM: https://pollie.app/tpojb

Dalam stiker tanda Coklit Pilkada Pandeglang, ada dua item yang tidak dicantumkan, yakni hari dan tanggal pemungutan suara dan website lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Hal itupun menjadi temuan Bawaslu setempat dan diakui oleh KPU.

Ketua KPU Pandeglang Ahmad Sujai mengatakan, Rabu (5/8) kemarin, dirinya beserta beberapa komisioner lain dan Sekretaris KPU sudah memenuhi panggilan Bawaslu Pandeglang guna memberikan keterangan dan klarifikasi terkait temuan itu.

Saat menyampaikan klarifikasi, lanjut Sujai, pihaknya menerangkan bahwa pengadaan sticker coklit itu pihaknya merujuk pada surat edaran KPU RI nomor 157 perihal pembentukan dan Bimtek PPDP pemilih pemilihan serentak 2020.

SE KPU RI 157

Dalam SE KPU RI nomor 157 di poin C, tidak ditentukan harus dicantumkan hari dan tanggal pemungutan suara juga website lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Sehingga menurut Sujai, dengan adanya acuan SE tersebut, hal inipun terjadi bukan hanya di Pandeglang, melainkan mungkin di luar Banten juga.

Selain itu, lanjut Sujai, proses pencetakan stiker Coklit itu dilakukannya sebelum adanya surat KPU RI nomor 179 tanggal 21 Maret 2020 perihal penundaan tahapan, sehingga menurutnya, jika saja dalam stiker coklit itu dicantumkan hari dan tanggal pemilihan (Rabu 23 September 2020), maka dapat dipastikan pihaknya harus melakukan pencetakan ulang.

"Awalnya kegiatan Coklit itu akan dilaksanakan pada tanggal 18 April, kemudian pada 21 Maret ada surat KPU RI terkait penundaan tahapan. Dan proses pengadaan itu dilakukan sebelum ada penundaan," kata Sujai dihubungi Poros.id melalui telepon selulernya, Kamis 6/8/2020.

Namun demikian, kata Sujai, pada prinsipnya KPU menghormati langkah Bawaslu itu. Dan pihaknya akan siap melaksanakan rekomendasi Bawaslu nanti. Bahakan apabila kepastian hukumnya jelas, pihaknya siap ketika direkomendasikan untuk melakukan perbaikan atau pencetakan ulang sekalipun.

"Selama ada dasar prinsipnya kami siap melaksanakan. pada dasarnya rekomendasi Bawaslu akan jadi landasan kami, ketika misalnya harus mencetak ulang. Tetapi yang pasti di dalam SE 157 tidak mencantumkan itu, hanya 9 item," terangnya.

Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Pandeglang Fauzi Ilham mengaku bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pendalaman dan kajian di internal.

"Sudah hadir untuk dimintai klarifikasi pimpinan KPU sama Sekretaris KPU untuk pendalaman  dari hasil temuan kita. KPU menyampaikan sesuai SE saja, tetapi kita akan melakukan pendalaman. Setelah ini kita akan melakukan kajian diinternal baru nanti akan disampaikan hasilnya," kata Fauzi.

Diketahui, hal serupa terjadi di Kabupaten Serang. Bawasalu telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Serang untuk segera melakukan penggantian stiker sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam PKPU Nomor 19 tahun 2019.

Beda halnya dengan stiker Coklit KPU Cilegon, memuat 10 item sesuai PKPU 19 Tahun 2019.

Stiker Coklit KPU Cilegon