Home Berita Utama Lalai Coklit Bisa Dipidana, PPDP Diingatkan untuk Door to Door

Lalai Coklit Bisa Dipidana, PPDP Diingatkan untuk Door to Door

203
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

SERANG – Petugas penyelenggara pemilu harus secara optimal melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2020. Jika lalai, mereka bisa dikenakan ancaman pidana pemilu. Sesuai pasal 177 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kekeliruan pengisian daftar pemilih bisa dipidana dengan penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 12 bulan, serta denda paling sedikit Rp 3 juta dan paling banyak Rp 12 juta.

Demikian kesimpulan kajian terbatas JRDP, Minggu 10 Juli 2020, menyikapi rencana pelaksanaan coklit. Sesuai tahapan, coklit data pemilih akan mulai dilakukan tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang.

“Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) harus melakukan coklit dengan mendatangi dari rumah ke rumah (door to door). Selama ini berdasarkan temuan kami serta informasi dari masyarakat, seringkali cara kerja petugas PPDP hanya dari belakang meja, tidak betul-betul datang ke rumah. Ada juga yang menyuruh anaknya untuk mengecek warga pemilih. Atau, lantaran merasa sudah hapal dengan data pemilih, lantas melakukan coklit hanya berdasarkan perkiraan,” kata Korda JRDP Kabupaten Serang Ahmad Fauzi Chan.

Chan menegaskan, petugas PPDP tidak diperkenankan untuk meninggalkan data yang digunakan untuk proses coklit di rumah warga. Dengan harapan, agar warga itu sendiri yang mengisi datanya.

“Bawaslu harus mengawasi secata ketat proses coklit ini, meski jumlah personel mereka kami ketahui terbatas. Seorang pengawas di tingkat desa atau kelurahan, harus mengawasi kinerja PPDP yang jumlahnya puluhan sesuai jumlah TPS di wilayah itu. Jelas tidak akan efektif. Karena itu Bawaslu harus mencari pola yang efektif dalam pengawasan coklit ini,” kata Chan.

“Penekanan kami ada pada para pemilih pemula dan para pendatang. Sejak pandemi Covid 19 ini, perekaman KTP elektronik dibatasi. Sehingga para pemilih pemula ini sudah merekam tapi mereka tidak memiliki fisik KTP elektronik nya. Dengan demikian PPDP harus mengecek kartu keluarga (KK) setiap pemilih. Hal lain, bagi pemilih pendatang, sepanjang dia tidak memiliki KTP elektronik setempat, maka dia tidak bisa didata. Ada PPDP yang karena mengetahui si warga tersebut sudah lama bermukim di wilayah itu, tetap didata,” kata Chan. (Red)