Home Berita Utama Dana Desa Pakai Beli Villa Milik Kades, BPD Cikamunding Klaim Sesuai Mekanisme

Dana Desa Pakai Beli Villa Milik Kades, BPD Cikamunding Klaim Sesuai Mekanisme

556
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

LEBAK - Penggunaan dana desa TA 2020 senilai Rp150 juta oleh Pemerintah Desa Cikamunding Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak, dinilai tidak profesional dan hanya menguntungkan pihak tertentu.

Pasalnya, DD senilai Rp150 juta digunakan untuk pembelian villa milik pribadi kades setempat, Mamun Soleh. Lokasi villa berada di area wisata desa Situ Cikamunding yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Baca selengkapnya: https://poros.id/5721/di-lebak-dana-desa-diduga-pakai-beli-villa-milik-kades.html

Penggunaan DD senilai sekitar Rp150 juta untuk beli villa milik Kades itu dibenarkan oleh Ketua BPD Desa Cikamunding, Deni Setiawan. Menurutnya, pembelian villa itu, dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Meski begitu, Deni tidak menjelaskan lebih lanjut mekanisme dimaksud.

"(Pembelian villa) sesuai mekanisme yang ada. Itu sudah dianggarkan di APBDes 2019 untuk penyertaan penguatan wisata lokal yang nantinya dikelola oleh BUMDes. Baru realisasi 2020. Mohon maaf karena ini sudah malam, kapan-kapan bisa ngobrol lagi," kata Deni dihubungi melalui WA Messenger, Jumat 29/5/2020.

Untuk diketahui, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menentukan tiga kebijakan dalam penggunaan dana desa tahun 2020. Ketiga kebijakan itu berkaitan dengan pencegahan dan penanganan dampak Covid-19.

Tiga kebijakan yang juga diatur dalam Permendes PDTT nomor 6/2020 itu, diantaranya BLT dana desa, pembentukan relawan Covid-19 untuk langkah pencegahan serta penanganan dan dana desa difokuskan untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Program PKTD ini mengarah pada pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa kriteria pada kegiatan PKTD, antara lain proporsi upah lebih besar dari non upah, tidak terlalu membutuhkan keahlian khusus, dan melibatkan banyak pekerja.

Adapun pekerja yang diprioritaskan dalam PKTD adalah anggota keluarga miskin dan marjinal dengan sistem upah dibayarkan setiap hari. Tujuan PKTD sendiri adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi desa di tengah merebaknya wabah virus Corona. (Riswan/Red)