Home Hukrim 150 Gas Elpiji Diselundupkan dari Sukabumi ke Bayah, Bukan Pertama Kali

150 Gas Elpiji Diselundupkan dari Sukabumi ke Bayah, Bukan Pertama Kali

611
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

LEBAK - Memasuki bulan suci Ramadhan, warga Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dihadapkan dengan kelangkaan dan mahalnya harga tabung gas elpiji bersubsidi 3 kilogram. Hal ini dijadikan peluang curang oleh oknum pengusaha dengan menyelundupkan si melon dari daerah luar ke Kabupaten Lebak.

Pantauan Poros.id Kamis 7/5, sebuah truk ankle bernomor polisi F 8xx6 VC bermuatan ratusan gas elpiji 3 kilogram terhenti di depan sebuah toko material bangunan di Desa Sawarna Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak. Tampak sejumlah pegawai menurunkan puluhan tabung gas bersegel warna putih di lokasi tersebut.

Saat berbincang dengan wartawan, sopir truk ankle yang ditaksir berusia sekitar 45 tahun, mengaku bahwa dirinya membawa sebanyak 150 tabung gas dari daerah Palabuhan Ratu, Sukabumi Jawa Barat.

Menurut dia, tabung itu diedarkan ke warung-warung pengecer di wilayah Kecamatan Cilograng dan Kecamatan Bayah. "Ini bukan punya saya. Saya hanya tukang kuli angkut," kata dia.

Sementara, pemilik toko material bangunan yang juga penerima suplai tabung gas selundupan mengaku, dirinya terpaksa membeli barang selundupan karena di agen yang biasa dia belanja, seperti agen di Kecamatan Bayah dan Cilograng, akhir-akhir ini kerap langka.

Untuk harga beli, kata dia, baik barang selundupan maupun dari pangkalan setempat tidak ada perbedaan, yakni Rp21.000 per tabung. "Belanjanya sudah sering, tapi jumlahnya tidak tentu, tergantung kebutuhan, kalau saya kan untuk dijual lagi ke warung pengecer," katanya.

Menanggapi hal tersebut, aktivis pemuda Lebak Selatan Asep Pahrudin, menilai bahwa praktek ini telah melanggar pasal 53 huruf b dan Huruf d Jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta junto pasal 53 ayat (1) KUH Pidana. Menurutnya, pelaku usaha seharusnya tidak boleh menjual gas elpiji bersubsidi itu di luar area pemasaran yang sudah ditentukan pemerintah.

"Ini merupakan sebuah pelanggaran, karena bertentangan dengan tataniaga elpiji bersubsidi sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dalam hal ini jelas masyarakat sangat dirugikan," kata Pahrudin. (Riswan/Red)