Home Pemerintahan Anggaran Covid-19 Pemkot Serang Rp170 M, Ketua DPRD Tidak Setuju Dibentuk Pansus Pengawasan

Anggaran Covid-19 Pemkot Serang Rp170 M, Ketua DPRD Tidak Setuju Dibentuk Pansus Pengawasan

673
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

SERANG - Informasi terakhir dari gugus tugas penanganan percepatan Covid-19 Kota Serang, Pemkot Serang menganggarkan Rp 170 miliar untuk penanganan Covid-19. Banyak pihak yang meminta agar Pemkot transparan dalam pengelolaan anggaran ini.

 

Atas hal itu, tiga Fraksi DPRD Kota Serang, yakni Golkar, PAN dan PKS mengusulkan agar dibentuk panitia khusus (Pansus) penanganan Covid-19, guna melakukan pemantauan dan pengawasan. Namun usulan itu tidak disetujui oleh Ketua DPRD Budi Rustandi pada rapat yang digelar bersama pimpinan fraksi, unsur pimpinan dewan dan Komisi II DPRD Kota Serang siang tadi, Senin 13/4/2020.

 

"Ada dinamika di dalam rapat tadi, salah satunya ketua tidak setuju, alasannya karena ini akan menambah beban anggaran," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Serang, Muji Rohman dihubungi melalui telepon selulernya.

 

Muji menjelaskan, alasan pembentukan Pansus ini merupakan bentuk dukungan dari DPRD dalam penanganan Covid-19 di Kota Serang, juga atas banyaknya aspirasi dari masyarakat yang menginginkan agar pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 ini transparan, juga dilakukan pengawasan.

 

"Jadi kami ini adalah wakil dari mereka (masyarakat) yang memilih kami menjadi anggota DPRD. Di Medsos juga banyak yang minta agar penanganan Covid-19 ini ada pengawasan," ujarnya.

 

Dalam usulan Pansus ini, tandas Muji, pihaknya tidak ada kepentingan apapun, melainkan murni untuk penyelamatan umat. Namun meski Pansus tidak terbentuk, kata Muji, pengawasan akan tetap dilakukan sesuai tupoksi masing-masing Komisi serta Badan Anggaran DPRD Kota Serang.

 

"Anggarannya (penanganan Covid-19) menurut saya sangat besar sekali. Artinya penanganan virus Corona ini harus benar-benar dipantau dan diawasi," imbuhnya.

 

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tb Ridwan Achmad. Menurutnya, pembentukan Pansus bertujuan agar DPRD bisa berpartisipasi dan terlibat dalam penangan Covid-19. Terlebih, kata Tb Ridwan, Covid-19 ini oleh WHO sudah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan global.

 

"Artinya permasalahan Covid-19 ini semua peran baik eksekutif maupun legislatif terlibat secara konkrit sesuai dengan peraturan undang-undang," katanya.

 

Nantinya terang Ridwan, arah kerja Pansus ini, akan aktif dan turut serta memberikan ide, gagasan, saran dan pendapat termasuk pengawasan mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi di lapangan.

 

"Yang bila kemudian eksekutif merencanakan program jaring pengaman sosial kita harus lihat apakah itu tepat sasaran atau tidak jadi semangatnya DPRD ingin berkontribusi," ujarnya.

 

Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengaku tidak menyetujui adanya Pansus karena, selain akan menambah beban anggaran, juga menurutnya DPRD sudah melekat bagian dari pengawasan.

 

"Kita kan sudah menjadi pengawas nih tupoksinya, kalau nambah Pansus kan nambah biaya negara. Kalau tim pengawasan boleh, kalau Pansus pengawasan saya tidak sepakat karena ada beban negara disitu, biaya lagi," kata Budi.

 

"Membentuk Pansus kan sudah jelas biaya mamin dan lain-lain harus dikeluarkan, uang jalan," imbuhnya. (Red01)

 




BERITA POPULER

Protes Jalan 'Rp5 M' Cepat Rusak, Warga Lebak Desak APH Mengusut Tuntas

LEBAK - Ruas jalan Jalan Lebak Siuh (Cijaku) - Pasar Kupa (Cigemblong) yang merupakan jalan kewenangan Pemkab Lebak kondisinya kian memprihatinkan...

Warisi Spirit Syekh Nawawi

Berbagi Di Tengah Keterbatasan

17 Lembaga Terima Hibah 4 Kali

Usulan Kenaikan Anggaran Disetujui