Home Gaya Hidup HIPKA Minta Dishub Banten Segera Buat Master Plan Pengelolaan Laut dan Pelabuhan Banten

HIPKA Minta Dishub Banten Segera Buat Master Plan Pengelolaan Laut dan Pelabuhan Banten

111
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

SERANG - Revisi atas UU Pemerintah Daerah khususnya terkait kewenangan Laut yang sekarang bertumpu di Pemerintah Provinsi belum dapat dimanfaatkan oleh Dishub Banten sebagai potensi besar untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Revisi UU Pemda tersebut akan berlaku efektif 2020 yang akan datang, tapi masyarakat dan dunia usaha khususnya di Maritim belum melihat atau membaca setidaknya dari media terkait planning Pemerintah Provinsi Banten dalam Regulasi pengelolaan laut tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Umum HIPKA Banten kepada wartawan, Selasa 8/10/2019. Dunia usaha, kata Umam, menunggu signal dari Pemerintah Provinsi Banten khususnya Dishub sebagai leading sektor budang ini, karena kewenangan pusat dan kabuaten/kota atas laut di serahkan kewenangannya kepada Provinsi.

"HIPKA Banten punya SDM siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam merancang Master Plan kewenangan wilayah laut ini. Sejak di gulirkannya Otonomi daerah pengelolaan laut ini menjadi primadona bagi Pemda sebagai potensi besar dalam mendongkrak PAD daerahnya. Tapi Banten hingga akhir tahun ini belum terdengar wacananya," paparnya.

Dengan demikian Umam berharap, Dinas Perhubungan Provinsi Banten segera mewacanakan kajian dan merancang master plannya, karena Banten memiliki panjang laut yang sangat luas, hanya Tangsel yang tidak ada wilayah lautnya.

"Kewenangan Pusat atas laut sekarang hanya pada Kapal, karena kapal di atur oleh International Maritime Organisation." tukasnya (Red)