Home Berita Utama Fakrab: Lawan Penggunaan UU ITE untuk Membungkam Media!

Fakrab: Lawan Penggunaan UU ITE untuk Membungkam Media!

313
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

LEBAK - Dalam laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) tentang kebebasan pers di Indonesia, sejak 2008 sampai Desember 2018 telah terjadi 16 kasus hukum yang berupaya memidanakan 14 jurnalis dan 7 media dengan pasal karet UU ITE.

Terkini adalah dilaporkan nya Jawa pos oleh manajer Persebaya. Pelaporan ini menambah deretan kriminalisasi media dan jurnalis dan membuat situasi kebebasan pers di Indonesia kian mengkhawatirkan, kasus ini menambah daftar kasus jurnalis dan media yang dilaporkan dengan menggunakan UU ITE.

Kami menilai pelaporan semacam ini adalah bentuk krimininalisasi yang melanggar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers jaminan atas kebebasan pers di Indonesia. Selain itu persoalan ini mengancam hak kebebasan berekspresi dan situasi ini tidak bisa dibiarkan, karena tidak menutup kemungkinan terjadi juga di daerah kita.

Pengancaman pidana dengan pasal dalam UU ITE melanggar kebebasan pers dan hak kebebasan berekspresi yang telah dilindungi oleh undang-undang, karena sebuah berita ketika telah ditempuh dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang benar merupakan bagian dari fungsi pers dalam melakukan kontrol sosial yang dilindungi dalam Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999.

Ditegaskan juga dalam Pasal 4 UU Pers bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pada Pasal 15 UU Pers juga mengatur bahwa setiap sengketa pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers. Aturan ini juga dipertegas dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kapolri dan Dewan Pers pada 9 Februari 2012.

Pemberitaan harusnya tidak bisa dipidana dengan pasal karet UU ITE dan KUHP, karena dilakukan oleh media yang jelas dan berdasarkan kaidah jurnalistik dan dilakukan demi kepentingan publik, dalam pasal 310 KUHP ayat (3) disebut perkecualian tindakan yang tidak dapat dipidana pencemaran nama baik. Pasal 310 ayat (3) berbunyi: “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Kami meminta agar aparatur hukum tidak begitu saja memproses laporan pemidanaan sebagaimana tercantum pada pasal pengecualian 310 ayat (3) KUHP. Aparat hukum harus berpedoman pada UU Pers dan Nota Kesepahaman Kapolri-Dewan Pers yang isinya menyebutkan bahwa sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui Dewan Pers. Kami juga mendesak agar Dewan Pers melindungi media dan jurnalisnya sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Mengingat makin meningkatkan pemidanaan jurnalis dan media dengan pasal defamasi UU ITE. Selanjutnya kepada para pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan diharapkan agar melihat aturan dan harus tahu aturan serta tidak usah lebay jika memang ada yang merasa dirugikan maka gunakanlah mekanisme hak jawab yang memang telah diatur oleh UU Pers.

Rangkasbitung, 10 Januari 2019

Departemen Kajian dan Advokasi,

Forum Aksi Mahasiswa Rakyat Banten

(Fakrab), Pandu Tubagus