Home Berita Utama Desak Saber Pungli Turun, IPW: Pungli Terhadap Korban Tsunami Adalah Kebiadaban

Desak Saber Pungli Turun, IPW: Pungli Terhadap Korban Tsunami Adalah Kebiadaban

5605
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

SERANG - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Tim Saber Anti Pungli Mabes Polri dan Polda Banten agar segera menurunkan timnya untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai RSUD yang bertugas di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM) RSUD Dradjat Prawiranegara Serang kepada keluarga korban tsunami Selat Sunda di Banten.

Neta berharap, jajaran kepolisian tidak membiarkan aksi pungli ini terjadi. Jika Polri dan Polda Banten membiarkannya, tegas Neta, maka sama artinya jajaran kepolisian membiarkan keluarga korban dua kali kena bencana, yakni setelah kena bencana tsunami, ternyata masih kena bencana pungli oleh oknum rumah sakit.

“Aksi pungli dari Rp 900 ribu hingga Rp 1,5 juta adalah sebuah kebiadaban. Di tengah banyak pihak mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan kepada korban bencana, ternyata ada oknum-oknum rumah sakit yang memanfaatkan situasi, untuk melakukan pungli kepada keluarga,” tandas Neta melalui siaran pers, Kamis 27/12/2018.

Baca Juga: Diduga, Korban Tsunami Dipungut Jutaan Rupiah di RSUD Dradjat Serang

Tim Saber Anti Pungli Mabes Polri dan Polda Banten, lanjut Neta, harus segera turun tangan memburu dan segera menangkap para terduga pelaku. Selain itu menurutnya, polisi harus segera menyita semua kwitansi dana pungli yang dipungut pihak rumah sakit kepada keluarga korban.

“Dengan barang bukti ini polisi bisa segera menangkap semua pihak rumah sakit yang terlibat dalam aksi pungli tersebut, untuk kemudian memprosesnya secara hukum. Polisi perlu bekerja cepat agar para korban tidak dua kali berlinang air mata dan para pelaku tidak menghilangkan barang bukti. Lalu mengumumkannya kepada publik, berapa banyak oknum rumah sakit yang terlibat pungli,” paparnya.

“Sebab Plt Kepala Rumah Sakit dr. Derajat Prawiranegara Sri Nurhayati sudah mengatakan, seharusnya tidak boleh ada pungutan terhadap korban dan keluarganya. Begitu juga, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang mengakui, dirinya sudah mendapatkan laporan adanya aksi pungli oleh oknum pegawai RSUD Drajat Prawiranegara tersebut,” imbuh Neta.

Selain itu, kata Neta, pemerintah pusat dan daerah perlu juga menjelaskan, seberapa besar alokasi dana bencana alam, terutama untuk merawat dan mengurus para korban. “Sehingga tidak ada alasan lagi bagi pihak rumah sakit untuk memungut biaya terhadap korban bencana alam.” tukasnya

Sebelumnya, melalui siaran pers, Plt Direktur RSUD Dradjat Prawiranegara Sri Nurhayati menyatakan bahwa dugaan pungli tersebut di luar sepengetahuan manajemen dan direksi RSDP. “Terhadap pembiayaan dan kwitansi yang beredar di media massa, kami tegaskan bukan kwitansi resmi RSDP." katanya, Rabu 26/12 malam. [Red]