Home Berita Utama Pertahankan Tanah Ulayat, Pedagang Pasar Kragilan Enggan Direlokasi

Pertahankan Tanah Ulayat, Pedagang Pasar Kragilan Enggan Direlokasi

238
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

SERANG – Sekitar 100 orang pedagang di Pasar Kragilan Kabupaten Serang enggan direlokasi ke lokasi baru yang telah disediakan oleh Pemkab Serang di Desa Kendayakan Sentul, Kecamatan Kragilan. Padahal Pemkab sudah menyosialisasikan, pada tanggal 13 desember lusa, seluruh pedagang harus sudah pindah ke tempat yang baru.

Advokat LKKBH Sinar Madani Banten, Wahyudi selaku kuasa hukum para pedagang pasar Kragilan meminta agar Pemkab Serang menunda relokasi tersebut. Menurutnya, sebelum direlokasi, Pemkab Serang harus terlebih dahulu membereskan hak-hak masyarakat pedagang.

Wahyudi memaparkan, sedikitnya ada dua alasan para pedagang enggan dipindahkan. Yang pertama, kata Yudi, masyarakat mengaku bahwa tanah pasar tersebut adalah milik pribadi, bukan milik Pemkab Serang.

Wahyudi, Kuasa hukum pedagang pasar Kragilan (Dok. Poros.id)

“Beberapa orang sepakat, tetapi ada sekitar 100 orang yang belum menerima, karena ada salah satu orang mengaku bahwa ahli waris dari pemilik pasar, dia mengaku bahwa pasar itu milik pribadi yang kemudian turun temurun,” kata Wahyudi di Kota Serang, Selasa 11/12/2018.

“Mereka ingin mempertahankan hak-haknya, karena di situ ada hak ulayat, karena pasar itu sudah digarap masyarakat selama puluhan tahun,” imbuhnya.

Kedua, menurut Wahyudi, masyarakat pun melihat ada sisi ketidak adilan dari Pemkab Serang dalam relokasi tersebut.

“Alasan relokasi karena macet, tetapi kenapa pasar Tambak tidak dibereskan, padahal itu lebih parah. Hal-hal itu lah di antaranya yang membuat masyarakat tidak menerima, sebenarnya mereka mau, asal ada kesepakatan sosial yang dibuat oleh Pemkab,” terangnya.

Siang tadi, ujar Wahyudi, melaui Disperindag, Pemkab Serang telah mensosialisasikan bahwa tanggal 13 lusa semuanya harus sudah pindah. “Kami pun tadi hadir dalam acara sosialisasi, tapi sayang kami tidak diberikan ruang untuk berbicara.

Dengan demikian Wahyudi mengaku bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini, selain melayangkan surat permohonan penundaan kepada pemerintah Kecamatan Kragilan, pihaknya pun akan segera berkoordinasi dan mengadukan hal ini ke DPRD Kabupaten Serang.

“Kami tetap meminta ini ditunda terlebih dahulu sebelum semuanya clear. Masyarakat hanya ingin tahu, kalau memang tanah itu milik Pemkab, coba diperlihatkan suratnya.” tukasnya [Red]