Home Berita Utama HMI Tantang Dinas PUPR Pandeglang Tanda Tangani Pakta Integritas

HMI Tantang Dinas PUPR Pandeglang Tanda Tangani Pakta Integritas

615
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

PANDEGLANG  -  Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang melakukan aksi damai di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang. Aksi tersebut dimulai sejak Senin 10/12/2018 malam.

Puluhan mahasiswa ini memasang tenda untuk menginap di halaman kantor tersebut. Meski demikian, aksi mahasiswa berlangsung tertib karena mendapat pengamanan dari pihak aparat Kepolisian Resort (Polres) Pandeglang.

Aksi tersebut digelar tak lain, yakni guna mendesak para Pejabat Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar menandatangani pakta integritas yang sudah disiapkan oleh para mahasiswa. 

Dalam pakta integritas yang dibuat oleh mahasiswa kali ini salah satunya agar pejabat DPUPR benar-benar bisa merealisasikan program pembangunan yang berkualitas. 

Menurut mereka, pakta integritas ini untuk dapat memastikan lelang maupun penunjukan langsung kegiatan proyek pembangunan di daerah Pandeglang benar-benar bersih dari tindakan korupsi.

"Para mahasiswa ini akan terus bertahan untuk dapat menginap hingga beberapa hari ke depan di halaman Kantor DPUPR sampai pakta integritas resmi ditandatangani oleh pejabat dinas tersebut, kami menilai gerakan ini merupakan bagian dari konsistensi HMI dalam mengawal setiap kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Pandeglang", Kata Fikri Anidzar Albar, Sebagai Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Selasa 11/12/2018.

Fikri Melanjutkan, Hari ini kami akan melakukan aksi unjuk rasa sedikit berbeda dari biasanya, karena kami hanya memasang tenda untuk menginap di depan kantor DPUPR, tujuannya adalah agar kami bisa melaksanakan komitmen mengawal gerakan pembangunan, kami tidak akan gentar selangkahpun untuk meninggalkan kantor ini jika pejabatnya belum bersedia menandatangani pakta integritas,” Terangnya.

Dalam pakta integritas tersebut, mahasiswa juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Ketua DPRD dan DPUPR, Unit Layanan Pengadaan, Pokja ULP, pengusaha, Kejaksaan Negeri Pandeglang, Ketua Komisi III DPRD Pandeglang untuk juga bersedia menandatangani pakta integritas.

“Sejumlah Nama dari instansi yang tercantum itu ada dalam surat lampiran pakta integritas agar kegiatan proyek di Kabupaten Pandeglang dapat bersih dari unsur konspirasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme,” Tukasnya.

Sementara itu, Plt Kepala seksi pembangunan jalan DPUPR Pandeglang, Jaenal Huri mengatakan, untuk konfirmasi soal unjuk rasa mahasiswa mempersilahkan kepada pihak terkait yang tertera dalam peraturan presiden. Sebab, juklak dan juknis mencoret pengusaha sudah termaktub dalam peraturan presiden.

“Pengelola kegiatan itu siapa aja ada dalam peraturan presiden, mekanisme blacklist juga ada di Perpres, aturan pelaksanaannya Perka LKPP, jadi konfirmasi sesuai dengan itu,” ucapnya. [Eza/Red]