Home Berita Utama Aksi HUT Lebak, GMNI: Banyak Persoalan yang Luput dari Perhatian Pemerintah

Aksi HUT Lebak, GMNI: Banyak Persoalan yang Luput dari Perhatian Pemerintah

224
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

SERANG - Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Lebak melakukan aksi unjuk rasa dalam momentum memperingati HUT ke-190 Kabupaten Lebak. Aksi tersebut digelar di halaman Pemerintah Daerah (Pemda) Lebak, Kamis (6/12/2018). Pada aksi tersebut, mahasiswa menyerukan kepada Pemda Lebak untuk tidak melupakan persoalan kemanusiaan.

Koordinator aksi, Sandy Maulana mengatakan, di usia yang ke-190 tahun yang bisa dikatakan sudah sangat tua, Lebak seharusnya bisa lebih maju dalam semua bidang. Tetapi faktanya, Lebak saat ini masih menjadi daerah tertinggal di Banten. "Berusia 190 tahun bukan usia yang muda seharusnya Kabupaten Lebak sudah menjadi kabupaten yang maju dari segi infrastuktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, tapi hingga hari ini Kabupaten Lebak masih dicap menjadi kabupaten yang tertinggal," kata Sandy.

Selain itu, menurut Sandy, dalam persoalan kemanusiaan Kabupaten Lebak masih belum tanggap. Bahkan, kata Sandy, masih banyak persoalan yang luput dari perhatian pemerintah.

"Mulai dari issue kekerasan perempuan dan anak yang di mana para korban sangat enggan melaporkan kejadian tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah Kabupaten Lebak di bidang perlindungan tersebut dan ketidak tahuan kemana mereka harus melaporkan dan berlindung," ucapnya

Terutama, ujar Sandy, warga yang berasal dari pelosok dan para perempuan tentunya yang sering menjadi korban kekerasan seksual. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

"Ini menjadi tugas penting pemerintah karena menyangkut nilai-nilai kemanusiaan dan sudah jelas di Pancasila disebutkan," ujarnya.

Pada aksi tersebut GMNI menuntur Pemda Lebak untuk memberikan dan membuat tempat pelayanan serta pengaduan disetiap pelosok-pelosok desa yang jauh dari pusat kota untuk mencegah adanya diskriminasi anak dan perempuan, dan lebih giat menyosialisasikan tentang hal tersebut.

"Meminta pemerintah daerah untuk mendesak pemerintah pusat agar segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," katanya.

GMNI juga menuntut pemerintah harus lebih fokus memantau prosedur pengelolaan limbah sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan analisis dampak lingkungan (amdal) agar tidak merugikan warga sekitar dan tentunya tidak berdampak buruk bagi pariwisata yang juga menunjang perekonomian di Kabupaten Lebak.

"Segera untuk memperbaiki beberapa bangunan bernilai sejarah yang ada di Kabupaten Lebak.” tukasnya [Red]