Home Berita Utama HUT ke 190, Ini Enam Tuntutan KUMALA untuk Pemkab Lebak

HUT ke 190, Ini Enam Tuntutan KUMALA untuk Pemkab Lebak

232
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

LEBAK - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA), menggelar aksi unjuk rasa peringatan HUT Kabupaten Lebak ke 190 yang Jatuh pada hari ini, Minggu 02/12/2018. Aksi digelar di dua titik, di depan kantor DPRD dan di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Lebak.

Pada aksi kali ini, bukan hanya mahasiswa KUMALA yang berkampus di Lebak, namun mahasiswa KUMALA yang kuliah di berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Serang, Bogor dan Sukabumi pun turun gunung.

Dalam aksinya, mahasiswa menilai, kemeriahan beragam kegiatan dan hiburan pada peringatan HUT ke 190 Kabupaten Lebak ini,  tidak berbanding kondisi Lebak saat ini yang kondisinya masih memperihatinkan.

"Infrastruktur jalan masih belum merata, angka pendidikan masih rendah, serta fasilitas dan pelayanan kesehatan masih belum optimal," kata Ahmad Jayani, Korlap aksi.

Jayani memaparkan, sedikitnya ada enam tuntutan yang ingin disampaikan oleh mereka kepada Pemkab Lebak, diantaranya menolak alih fungsi lahan produktif di Kabupaten Lebak, meminta Dinkes Lebak untuk meningkatkan pelayanan serta fasilitas kesehatan, meminta kepada Pemda agar segera menyelesaikan konflik agraria seperti warga di sekitara Waduk Karian.

Selain itu, mereka pun menolak adanya praktek komersial pada pelayanan ataupun fasilitas kesehatan di RSUD Adjidarmo. Dan terakhir mendesak Pemkab Lebak agar segera mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.

Ketua Umum Koordinator KUMALA, Dede Abdul Qodir menyatakan bahwa kepercayaan mereka terhadap fungsi DPRD Lebak sudah mulai berkurang. Hal itu karena selama ini mereka melihat fungsi kontrol DPRD terhadap pemerintah tidak maksimal, sehingga persoalan-persoalan di Lebak tak kunjung terselesaikan.

"Mahasiswa dari berbagai wilayah hari ini turun ke jalan untuk memberikan peringatan kepada Pemkab dan DPRD, karena kepercayaan terhadap peran fungsi DRPD sudah mulai hilang," katanya. [Eza/Red]