Home Hukrim Kades Malingping Utara Akui Dugaan Pemotongan Dana RTLH Ditangani Penyidik Polres

Kades Malingping Utara Akui Dugaan Pemotongan Dana RTLH Ditangani Penyidik Polres

1758
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

LEBAK - Kepala Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak, Moch Yusuf mengakui adanya dugaan pemotongan dana pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada 79 penerima bantuan RTLH TA 2018 di desanya. Menurutnya, kasus dugaan pemotongan dana yang melibatkan seorang mandor itu saat ini tengah ditangani penyidik Kepolisian Resort (Polres) Lebak.

Hal itu disampaikan Yusuf ketika dikonfirmasi terkait beredarnya informasi adanya dugaan pemotongan dana RTLH di Desa Malingping Utara yang saat ini ditangani penyidik Polres Lebak. Berdasarkan informasi yang didapat, per satu unit rumah diduga dipotong sebesar Rp2 juta.

"Jadi begini, bang. Saya tidak menerima uang. Saya bukan orang yang menerima uang, jadi saya mah di luar. Persoalan pemotongan sebenarnya bukan ke arah sana, itu mungkin ada orang yang dari luar yang mengucapkan terima kasih ke saya lewat mandor itu barangkali. Karena saya juga mondar mandir ke provinsi tidak pakai air, tapi pakai bensin," ujar Yusuf kepada wartawan, Senin 29/10/2018.

Baca Juga:

Belanja Bahan Material Pakai Uang Sendiri, Penerima Program RTLH di Malingping Mengeluh

Jika Ada Bukti Penerima Program RTLH Pakai Uang Pribadi, Kades Malingping Utara Siap Mengganti

Disinggung identitas mandor yang memberi uang kepada dirinya, Yusuf enggan menyampaikan identitas mandor tersebut. Namun, ia menyebut mandor dimaksud hanya sebagai sebutan saja.

"Mandor bukan mandor yang mengerjakan bangunan, mandor ini hanya sebuah nama saja. Uang tidak masuk ke saya, dan bukan ke rekening saya, tapi ke rekening mandor. Persoalan ini sudah ditangani Polres, kalau saya banyak terbuka di luar khawatir nanti rancu. Saya serahkan kepada pihak yang berwajib saja.” tukasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan wartawan belum mendapatkan konfirmasi dari penyidik Polres Lebak, kontraktor pelaksana pembangunan dan Dinas Perkim Pemprov Banten.

Untuk diketahui, Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak pada tahun anggaran 2018 mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 79 unit rumah dengan biaya pembangunan sebesar Rp50 juta per unit. Biaya tersebut di luar biaya pembayaran upah pekerja per unit yang mencapai Rp14 juta lebih. 

Akibat adanya dugaan pemotongan dana sebesar Rp2 juta per satu unit rumah itu, dana yang menguap tidak jelas peruntukannya sekitar Rp158 juta. [Red]