Home Politik Tak Ada Larangan Kepala Daerah Dukung Capres, Tapi Harus Cuti Saat Kampanye

Tak Ada Larangan Kepala Daerah Dukung Capres, Tapi Harus Cuti Saat Kampanye

4196
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

SERANG - Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) - Banten, Leo Agustino, memaparkan, kesimpangsiuran mengenai boleh atau tidaknya gubernur mendukung salah satu calon presiden dalam masa kampanye menurutnya perlu diperjelas kedudukannya. 

Hal ini muncul sebagai akibat dari pernyataan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, yang menyatakan bahwa kepala daerah tidak diperkenankan menunjukkan sikap sebagai pejabat publik dengan mendukung pasangan capres-cawapres di Pemilihan Presiden tahun 2019.

"Pernyataan tersebut perlu diperjelas dan dikuruskan sebab setiap warga negara pada dasarnya berhak atau mempunyai hak untuk mendukung siapa pun pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi pemilihan presiden yang akan diselenggarakan tahun depan — walaupun ia berkedudukan sebagai kepala daerah.  Apakah lagi kepala daerah adalah jabatan politik yang tidak diangkat melalui mekanisme pengangkatan ASN," paparnya kepada wartawan, Selasa 11/9/2018. 

Melalui jabatan politik itulah, lanjut Leo, kepala daerah bisa bersikap secara politik meski pada umumnya dukungan kepala daerah pada saat kampanye perlu mengikuti aturan hukum.  

"Maksudnya, ketika kepala daerah mendukung salah satu pasangan Capres dan Cawapres dalam kampanye misalnya, maka kepala daerah tersebut harus berstatus sebagai pribadi dan warga masyarakat biasa.  Dalam arti kata lain, kepala daerah bersangkuan harus bercuti pada saat mendukung salah satu pasangan Capres dan Cawapres, terlebih lagi pada saat kampanye," terangnya.

Jadi, tegas Leo, seorang kepala daerah tidak boleh berkampanye untuk pasangan Capres dan Cawapres pada saat ia bekerja.  Mereka wajib mengambil cuti manakala hendak memberikan dukungan pada Capres dan Cawapres melalui mekanisme kampanye.  

"Tetapi sebagai pejabat publik yang memegang jabatan politik, maka mereka boleh saja menyatakan dukungannya pada salah satu pasangan calon.  Karena sampai saat ini tidak ada norma hukum yang melarang dukungan tersebut." tukasnya [Red]