Home Pendidikan Fitron: Sampai Langit Runtuh Saya Juga Ingin Membantah Sekolah Gratis, Kalau...

Fitron: Sampai Langit Runtuh Saya Juga Ingin Membantah Sekolah Gratis, Kalau...

2058
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

PPOROS.ID, SERANG - Ketua Komosi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengaku bahwa dirinya sudah mendengar rekaman video Gubernur Banten Wahidin Halim, saat gubernur memimpin apel gabungan awal bulan di Lapangan Masjid Raya Al-Bantani, KP3B Curug, Kota Serang pada Senin 6/8/2018 lalu.

Dalam video itu, kata Fitron, Wahidin Halim menyatakan akan tetap merealisasikan program pendidikan gratis SMA/SMK Negeri di Banten, meski sampai langit runtuh.  Begitupun sebaliknya, tegas Fitron, meski sampai langit runtuh, dirinya pun akan terus membantah kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak tepat itu.

"Saya mendapat rekaman video pak Gubernur, (yang isinya): "Sampai langit ini runtuh saya akan memperjuangkan sekolah gratis''. Ya, sampai langit runtuh saya juga ingin membantah kalau pola yang dilakukan oleh pak gubernur seperti itu," kata Fitron dalam pemaparannya saat menjadi Narasumber dalam diskusi yang digelar mahasiswa KMS30 di parkiran kampus UIN Banten, Senin 13/08/2018.

Baca Juga: https://poros.id/3215/wh-fitron-diminta-sudahi-konflik-soal-pendidikan-gratis-di-banten.html

"Kebijakan ini saya rasa belum pas. Saya tahunya pendidikan gratis ini untuk warga miskin dan beasiswa untuk perempuan, tetapi ternyata ini "gratis untuk semua", meski pada kenyataannya tidak untuk semua," tambah Fitron.

Fitron menyebut kebijakan itu tidak pas, karena menurutnya dalam hal ini Pemprov Banten hanya mengutamakan sekolah negeri, yakni dalam pemberian BOS Daerah, sekolah negeri mendapatkan BOSDa yang nilainya lebih jauh ketimbang sekolah swasta.

"Kebijakan ini hanya bicara soal sekolah negeri. BOSDa yang diberikan Pemprov Banten antara sekolah negeri dengan swasta besarannya beda. Dari dana BOS, sekolah negeri dan swasta sama-sama mendapat Rp1,4 juta satu siswa per tahun. Sementara dari BOSDa, hanya R600 ribu untuk sekolah swasta dan Rp2,4 juta untuk sekolah negeri. ketika bicara keadilan, apa bedanya negeri dengan swasta?," tegas Fitron.

Fitron mengaku khawatir, program sekolah gratis di Banten ini akan menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri, karena dengan dilarangnya pihak sekolah melakukan pungutan (kepada siswa mampu), maka pihak sekolah tidak mampu mengembangkan kualitasnya.

Seharusnya ujar  Fitron, pemerintah membuat klasifikasi iuran yang sesuai dengan kemampuan wali murid. Sehingga sekolah gratis benar-benar hanya akan didapatkan oleh siswa-siswa miskin. “Ada yang digratiskan 100 persen, ada yang 50 persen, ada yang 30 persen dan ada yang membayar full 100 persen," katanya.

Kendati demikian, Fitron mengakui bahwa belum mengetahui secara pasti, apakah anghota Komisi V yang lainnya memiliki pandangan yang sama dengan dirinya atau tidak. Karena pandangan terkait pendidikan gratis itu menurutnya bukan pandangan dari Komisi V DPRD Banten, melainkan hanya pandangan pribadinya selaku anggota DPRD.

"Saya belum bisa memastikan apakah semua anggota Komisi V memiliki pandangan berbeda (menolak) mengenai pendidikan gratis ini. Saya hadir di tempat (diskusi) ini sebagai ketua Komisi V dan secara pribadi. Pandangan saya lebih banyak secara pribadi dan secara kelembagaan, karena anggota DPRD itu memiliki hak imunitas." tukasnya [Red]