Home Pendidikan Program Pendidikan Gratis di Banten, Direalisasikan Atau Dialihkan?

Program Pendidikan Gratis di Banten, Direalisasikan Atau Dialihkan?

1875
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

POROS.ID, SERANG - Ketua Umum Banten Bersatu Inovatif (BI)  Tubagus Ibnu Nurul Ibadurachman menyatakan bahwa program pendidikan gratis Pemprov Banten yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim-Andika Hazrumy, masih  jauh untuk dapat terealisasi.

Pasalnya, diusia satu tahun kepemimpinan WH-Andika, menurut Ibnu, program yang sebelumnya sudah ada saja, yakni BOS dan BOSDA, masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Alasan itu lah yang menjadikan Ibnu pesimis salah satu program unggulan WH Andika ini akan dapat terwujud.

Pernyataan itu disampaikan Ibnu pada sebuah dialog publik bertajuk 'Pendidikan Gratis SMA/SMK Negeri Untuk Siapa?', yang digelar pada acara tasyakuran 1 tahun Banten Bersatu Inovatif, di gedung D'Wiza, Kota Serang, Sabtu, 26/05/2018 malam.

Dialog publik digelar pada tasyakuran 1 tahun BI

"Untuk terlaksanannya pendidikan gratis masih sangat jauh, karena BOS saja selalu telat. Pak WH-Andika itu memimpin Banten dari Mei 2017, triwulan II bulan Mei BOS itu telat, kita anggap wajar karena baru duduk, tetapi di triwulan tiganya BOS masih telat, kemudian triwulan 4 juga telat. Dan di tahun 2018 triwulan I dan II masih telat. Belum BOSDA, yang notabenne dikelola oleh Pemda sendiri itu lebih telat daripada BOS, bagaimana mau menggratiskan, anggaran yang sudah tersedia saja selalu telat," papar Ibnu.

Terkait persoalan keterlambatan penyaluran dana BOS dan BOSDA ini, Ibnu meminta agar Pemprov melakukan evaluasi. "Ini harus dievaluasi, kalau memang persoalannya ada di birokratnya, ya benahi birokratnya. Selama ini ada evaliasi gak dari pemerintah, BOS ini kan disalurkannya per triwulan, bukan tahunan," tegasnya.

Selain itu, Ibnu mengaku khawatir, program pendidikan gratis ini akan seperti program berobat gratis pakai KTP, yaitu berbenturan dengan peraturan pemerintah pusat.

"Ini juga perlu dikaji ulang, apakah ini tidak berbenturan lagi dengan peraturan pusat, seperti program berobat gratis, karena pusat juga kan ada program Indonesia pintar, singkronisasinya sejauh mana," imbuhnya.

Namun demikian, Ibnu mengaku bahwa pada prinsipnya BI mendukung terhadap program pendidikan gratis ini, selagi Pemprov memiliki kesungguhan untuk merealisasikannya dan jelas regulasinya. "Ketika pemerintah punya itikad baik, ya pasti kita setuju, tetapi itu tadi dikaji dulu. Dan yang kedua tunjukan kesungguhannya," tegasnya.

Siswa Miskin Adanya di SMA/SMK Swasta

Ketua KNPI Banten versi Fahd A Rafiq, Ali Hanafiah, mengaku bahwa pihaknya menyambut baik, program sekolah gratis Pemprov Banten untuk SMA/SMK ini, karena menurutnya, pendidikan gratis merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat.

"Pemerintah memang harus hadir ditengah-tengah kebutuhan masyarakat, ini perlu kita sambut baik, ini program sangat bagus menurut saya. Artinya program ini dilahirkan karena gubernur melihat kebutuhan masyarakat," ujar Ali.

Namun demikian, lanjut Ali, pemerintah harus dapat mensejajarkan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri. Jika hal ini tidak dilakukan, tegas Ali, maka menurutnya Gubernur Banten, Wahidin Halim, selaku pengendali kebijakan daerah, tidak adil.

"Pemerintah jangan hanya mengutamakan sekolah negeri saja, tetapi harus semuanya, yakni negeri dan swasta. SMA Negeri tidak bisa menampung siswa miskin, terutama siswa miskin yang ada di daerah, seperti misalnya di Kecamatan Kopo, Kabupaten Lebak, itu satu Kecamatan hanya ada satu SMA Negeri, akhirnya banyak yang masuk ke Sekolah swasta. Kalau gubernur hanya mengutamakan bantuan untuk negeri saja, ini saya tegaskan bahwa gubernur tidak adil," kata Ali.

Selain itu menurut Ali, sekolah negeri saat ini sebagian besar hanya diisi oleh golongan orang-orang yang mampu secara ekonomi saja, sehingga menurut Ali, dana yang digelontorkan oleh Pemprov Banten melalui program pendidikan gratis ini tidak akan tepat sasaran.

"Hari ini saya bisa buktikan bahwa banyak pejabat-pejabat di Banten  di kabupaten/kota yang menitipkan anak anaknya di sekolah-sekolah negeri pavorit. Ini sangat disayangkan, karena niatan baik pak Gubernur Banten adalah untuk membantu anak-anak yang tidak mampu, dan saya yakin, anak-anak orang miskin itu adanya di sekolah swasta," terangnya.,

Alihkan Program Pendidikan Gratis Untuk Kesejahteraan Guru Honor

Melihat kondisi itu, Ali berpendapat, alangkah lebih tepatnya menurut Ali, apabila Pemprov Banten mengalihkan program pendidikan gratis ini ke peningkatan kesejahteraan guru honor dan penguatan infrastruktur sekolah, baik negeri maupun swata.

"Saya lebih menginginkan pemerintah lebih memperhatikan guru-guru honor. Penghasilan mereka saat ini hanya sekitar Rp300 sampai Rp500 ribu. Lebih baik program sekolah gratis ini dialihkan untuk program peningkatan kesejahteraan guru honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta. Saya yakin dengan peningkatan kesejahteraan guru dan penguatan infrastruktur sekolah, pungutan-pungutan ini akan hilang, ketika gurunya sudah sejahtera pendidikannya bisa gratis," beber Ali.

Ali yang juga pengelola salah satu SMA swasta di Kecamatan Kopo, Kabupaten Lebak ini menegaskan bahwa dana BOS yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah, menurutnya sudah cukup untuk menjadikan sekolah gratis.

"Dana BOS saja hari ini sudah cukup, faktanya, saya sudah bisa menggratiskan sekolah di Yayasan saya (SMK AL-Hayat) dari 2007 sampai sekarang, itu dari dana BOS. Artinya melalui dana BOS ini, perhatian pemerintah sudah cukup, yang kurang adalah kesejahteraan guru dan infrastruktur sekolah," beber Ali.

Suksesi Program Pendidikan Gratis Bukan Hanya Tugas Gebernur dan Wagub

Sementara itu, anggota Badan Akreditasi Provinsi (BAP) PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Provinsi Banten, Atma Wijaya, menegaskan bahwa Pemprov Banten tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dengan swasta. Menurut Atma, perhatian pemerintah terhadap sekolah negeri dan swasta pada dasarnya tidak berbeda.

"Program sekolah gratis bukan hanya untuk negeri, swasta juga dapat, perhatian pemerintah terhadap sekolah negeri dan swasta tidak berbeda, walau pun memang tingkat nominalisasi bantuannya berbeda," ujar Atma.

Atma memastikan, program pendidikan gratis Pemprov Banten bukan sebuah program viksi, melainkan menurutnya, sebuah program nyata yang harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.

"Program ini bukan politis, bukan angan angan atau viksi, tetapi program nyata.  Ini perlu ada kerja sama semua pihak, bukan hanya tugas gubernur dan wakil gubernur, apakah daya gubernur dan wakil gubernur tanpa kita berikan dukungan bersama," tegasnya.

Atma mengajak kepada semua pihak dapat mengawasi penggunaan dana BOS di SMA/SMK, karena menurut Atma, sehingga para pengelola SMA/SMK dapat transparan dalam penggunaan bantuan untuk operasional sekolah itu.

"Kita juga perlu pengawasan bersama di tingkat sekolahnya. Sekolah baik negeri maupun swasta yang dapat dana BOS harus bisa transparan, jika perlu pasang di baliho realisasi penggunaannya seperti penggunaan dana desa," tegas Atma.

Selain itu, lanjut Atma, pemerintah juga masih terus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kesejahteraan guru, terutama guru honor.  "Bicara soal kesejahteraan guru, sekarang sudah ada sertifikasi, sekarang sudah ribuan guru yang dapat sertifikasi. Di Provinsi juga ada program peningkatan mutu." tukasnya [Yong/Red]