Home Berita Utama Kadispora Banten dan Rano Alfath Akan Dilaporkan ke Kejaksaan Soal Hibah KNPI

Kadispora Banten dan Rano Alfath Akan Dilaporkan ke Kejaksaan Soal Hibah KNPI

7277
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

POROS.ID, SERANG - Pemberian dana hibah dari Pemerintah Provinsi Banten kepada KNPI Banten versi Rifa'i Darus sebesar Rp700 juta dari APBD Perubahan 2017 berbuntut panjang. Dalam penggunaannya, dana hibah tersebut diduga sarat pelanggaran.

Hal itu dikatakan Ketua DPP KNPI Korwil Banten versi Fahd A Rafiq, Khoerul Umam, menurutnya penggunaan dana hibah tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

 "Pencairannya kan bulan Desember, tetapi penggunaannya (di SPJ) pada bulan sebelumnya, itu gak boleh," ujarnya kepada wartawan, Sabtu, 28/04/2018.

Baca Juga: Dana Hibah KNPI Banten: Rp400 Juta Lebih Untuk Rakerda dan Pelantikan

Menyikapi persoalan tersebut, selain akan melakukan gugatan pidana, pihaknya pun akan melakukan gugatan secara perdata, yakni soal legal standing dan keabsahan legalitas KNPI versi Rifai Darus.

 "Kami sedang matangkan dan konsolidasikan dengan DPD kabupaten/Kota se Banten, juga kajian hukumnya dengan Tim Hukum KNPI," imbuhnya.

Laporan tersebut rencananya akan dilayangkan ke kejaksaan secara bertahap, yakni DPD kabupaten/kota akan melayangkan laporan ke Kejari, DPD provinsi ke Kejati dan DPP ke Kejagung. Menurut Umam, pihak yang akan dilaporkan adalah Ketua KNPI Banten versi Rifai Darus, Rano Alfath dan Kadispora Banten, Deden Apriandhi.

"Karena NPHD hibah tersebut mereka berdua yang tanda tangani, Rano Alfath selaku penerima dan Kadispora selaku pemberi," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen KNPI Banten versi Rifa'i Darus, Sirojudin, mengatakan bahwa menurutnya pelaporan tersebut sah-sah saja dilakukan oleh KNPI Fahd A Rafik. Pihaknya mengaku sudah melakukan kegiatan sesuai dengan apa yang dilaporkan.

"Kalau misalkan ada hal-hal lain tinggal dikonfirmasi saja, kalau yang kita lakukan di lapangan penggunaan dan sebagainya itu sesuai dengan apa yang kita laksanakan, contoh misalkan seperti kegiatan pelantikan kegiatan, yang lainnya seperti Rakerda, itu sesuai dengan laporan yang ada. Adapun bukti dan sebagainya ada semua," kata Sirojudin dihubungi wartawan melalui telepon selulernya, Minggu 29/04/2018.

Sirojudin menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan rencana gugatan tersebut. Yang jelas, kata Siroj, selama ini dirinya meyakini, laporan penggunaan sudah sesuai dengan pelaksanaan.

"Sah-sah saja, kan itu demi kepentingan transparansi dan informasi bagi temen-temen karena kan itu uang dari pemerintah kita salurkan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan." tukasnya [Yong/Red]