Home Berita Utama Pembebasan Lahan untuk SMK Dikeruhkan Oleh Pejabat Dindikbud

Pembebasan Lahan untuk SMK Dikeruhkan Oleh Pejabat Dindikbud

3541
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

POROS.ID, LEBAK - Selama tahun anggaran 2017, Pemprov Banten telah membeli sebanyak sembilan titik lahan milik warga untuk digunakan membanguan SMA dan SMK. Salah satunya adalah lahan di Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.

Dari semibilan titik lokasi, lahan SMK Wanasalam mendapatkan sorotan LSM dari Lebak karena diduga banyak kejanggalan, meskipun tidak jelas apa yang mereka temukan. LSM menyatakan pembelian lahan untuk SMK Negeri 1 Wanasalam ini bermasalah.

"Saya juga belum tahu apa yang mereka permasalahkan. Padahal  lahan itu tidak sengketa, berada ti tengah-tengah permukiman warga delapan desa, bersertipikat, harganya ditaksir oleh tim ahli dari jasa apprasial, prosesnya didampingi oleh jaksa dan polisi, dan pembayarannya ditransfer langsung ke rekening pemilik. Mereka menuduh lahan itu bermasalah, tetapi tidak jelas apa yang mereka tuduhkan," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Banten E. Kosasih Samanhudi kepada poros.id pekan kemarin.

Poros.id menemui empat orang pegawai Pemkab Lebak yang terlibat langsung dimulai dari pengajuan permhonan hingga transaksi. Mereka adalah mantan Camat Wanasalam Karnaen, Plt. Camat Wanasalam Cece Syahputra, Kasi Pemerintahan Kecamatan Wanalam Usep Saefudin, dan guru SMPN 2 Wanasalam yang menjadi pengurus SMKN 1 Sastra Mihardja. Mereka memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka ketahui dan apa yang telah mereka kerjakan.

"Awalnya lahan SMK yang diajukan ke pemprov adalah lahan yang berdekatan dengan SMK swasta yangbada di pinggir jalan nasional, tapi oleh kami ditolak karena warga meminta lokasinya di tengah permukiman warga terpadat di Kecamatan Wanasalam. Makanya saya yang sempet haliwu waktu rapat dengan Dindik supaya lahan itu dialihkan ke dalam. SMK swasta itu  kurang peminatnya karena warga desa yang ada di dalam jauh menjangkaunya. Ditambah di lokasi pertama kan berdekatan dengan SMAN. Tapi proses hingga transaksi saya tidak mengikuti karena tanggal 1 November 2017 saya memasuki pensiun. Silakan tanya ke Plt. Camat," jelas Karnaen saat ditemui poros.id pada Rabu siang (7/8) di rumahnya di Bayah.

Poros.id lalu menemui Plt. Camat Wanasalam Cece Syahputra di kantornya, sekira selepas asar. Cece menjelaskan bahwa seluruh persyaratan administrasi sesuai permintaan Dindikbud telah dipenuhi. Peran dirinya sebagai Plt. Camat secara administrasi hanya mengeluarkan surat pelepasan hak (SPH). 

"Lahan itu diajukan warga, lalu direkomendasikan oleh kepala desa dan KCD, kemudian diajukan ke dinas. Layak dan tidaknya lahan itu kan penilainnya dilaksanakan oleh tim studi kelayakan yang ditunjuk oleh dinas, termasuk untuk menaksir harga. Jadi jika ada yang menuduh bahwa lahan itu bermasalah, masalahnya apa, kan kami yang paham soal riwayatnya. Lagipula jika harga pembelian jauh lebih mahal dari NJOP, ya itu urusan pemilik lahan. NJOP di pinggir jalan nasional itu kan beda sedikit dengan di dalam sini, tapi harga penjualannya jauh lebih tinggi bisa mencapai satu juta. Itu kan urusan pemilik tanah, bukan urusan kami. Transaksinya jg kan langsung antara pemilik lahan dengan pemprov. Pa Sekdis sejak awal sudah mewanti-wanti ke kami agar tidak ada yang bermain," jelasnya.

Kasi Pemerintahan Usep Saefudin senada. Dia menyatakan pihaknya dari kecamatan berperan sebagai pendamping tim dari pemprov, termasuk ikut hadir ketika Dindikbud mengundang seluruh pihak terkait untuk diberikan sosialisasi perihal lahan yang akan dibeli. 

"Karena Pa Camat Karnaen pensiun, kemudian saya yang mewakili untuk hadir rapat di Serang. Yang hadir itu pemilik lahan, desa, dan kecamatan. Dari kabupaten dan kota juga pada hadir karena selain pejabat Dindik, kami juga mendapatkan kisi-kisi dari jaksa dan polisi. Tidak ada masalah kok. Masalahnya darimana?" ujar Usep kepada poros.id yang didampingi oleh aktivis LSM Rotasi Zen Zaenuddint, saat ditemui di rumahnya di Kampung Cikadu, Rabu petang.

Dari penjelasan Sastra Miharjalah kritis LSM itu terurai. Kepada poros.id dan Banten Pos Sastra yang menemuinya di pada Rabu malam di rumahnya di Kampung Polotot, menyatakan kronologis sehingga pembebasan lahan dipermasalahkan oleh pihak yang tidak terlibat langsung. 

Sejak pengajuan proposal sebenarnya benih masalah sudah ada. Proposal yang kami serahkan ke KCD hilang. Padahal proposal itu ditunggu oleh dinas.  Akhirnya proposal yang kedua kami serahkan langsung ke dinas. Surat itu juga menyertakan rekomendasi dari Kepala KCD Lebak Pak Sargawi. Tiga  minggu setelah terjadi pembayaran langsung ke rekening pemilih tanah, kami kedatangan Pak Eli, Pak Ishakn dan seorang lagi, saya lupa namanya. Mereka mengaku utusan Kepala KCD. Mereka bertanya soal pembebasan lahan itu, bertanya banyak sampai soal nilai transaksi dan NJOP. Itu kan bukan urusan saya. Saya bersemangat karena saya sangat paham apa yang dibutuhkan oleh warga. Saya ini kan pengurus SMKN 1 Wanasalam yang selama ini numpang di SMPN 2 Wanasalam tempat saya ditugaskan oleh negara untuk mengajar. Mendengar bahwa Dindik Provinsi tengah mencari tanah untuk SMK, saya gembira. Dan kemudian saya dilibatkan oleh kecamatan. Saya juga ikut hadir di Serang," jelasnya.

Sastra mengungakapkan bahwa setelah kedatangan aktivis LSM ke Wanasalam untuk meninjau lokasi, pembelian lahan SMK menjadi berita polemik di media online. Lokasi lahan, harga NJOP, serta dugaan adanya permainan adalah poin yang dikritik Ishak Newton dan Eli Syahroni dari LSM Badak Banten. 

"Ditambah oleh Pak Syargawi yang menelepon saya supaya saya segera membawa pemilik lahan yaitu Pa Haji Elly untuk menghadap kepada dirinya. Karena menurut Pak Sargawi dirinyalah yang merekomendasikan lahan itu ke pemprov. Saya sendiri belum paham tujuan beliau yang menyuruh saya membawa pemilik lahan. Yang jelas, sejak tanah itu dibayar oleh pemprov kami tidak lagi berhubungan dengan Pak Haji Elly pemilik lahan. Jadi saran saya ke Pak Sargawi, sebaiknya Pak Sargawi komunikasi langsung dengan Pa Haji Elly. Karena saya memang tidak punya urusan lagi," ungkapnya. (Red)