Home Berita Utama FSM Banten 2011 Tolak Kenaikan TDL, Pemerintahan Jokowi JK Dinilai Neolib

FSM Banten 2011 Tolak Kenaikan TDL, Pemerintahan Jokowi JK Dinilai Neolib

3161
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

POROS.ID, SERANG - Sejumlah mantan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Banten (FSMB) 2011 mengaku merasa resah melihat dampak dari kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) golongan 900 VA. Mereka menyatakan menolak kebijakan pemerintah yang dinilai telah menambah beban rakyat itu serta meminta kepada pemerintah agar Kenaikan TDL dibatalkan. Hal tersebut diungkapkan dalam diskusi dan buka puasa bersama yang digelar di Taktakan, Kota Serang, Selasa 13/06/2017.

Dalam diskusi tersebut hadir mantan presiden UMC,  Mahendra Seftiansyah, mantan koordinator KMS30, Usep Saepudin, mantan Ketua Umum KAMMI Daerah Banten, Ihayudin Rosadi, mantan presidium FAM, Dimas Pradita, Ketua IMM Banten Suparta Kurniawan, dewan presidium FAM Indonesia, Dimas Pradita, mantan Ketua umum Hamas, Gilang dan mantan Ketua HMI Serang, Fauzan Dardiri dan mantan pengurus FAM Banten, Fimala Elfasha.

Mahendra Seftiansyah, mantan presiden UMC mengatakan, presepsi pemerintah yang menilai pengguna listrik 90 VA hanya digunakan oleh rumah tangga mampu adalah hal yang keliru, karena menurutnya penggunaan listrik 900 VA pemaikainya didominasi oleh masyarakat tidak mampu.

"Pemerintah berpersepsi bahwa, pengguna listrik 450 VA digunakan oleh rumah tangga miskin dan pengguna listrik 900 VA digunakan oleh golongan masyarakat menengah ke atas, dianggap golongan mampu, padahal pakta di lapangannya pengguna listrik 900 VA ini golongan yang nyaris miskin," kata Mahendra Seftiansyah

“Kami dengan tegas menyatakan bahwa kami menolak Kenaikan TDL," imbuhnya menegaskan.

Dengan pencabutan subsidi listrik tersebut, Mahendra menilai pemerintahan Jokowi-JK pemerintahan neolib yang tidak berpihak kepada rakyat. "Pemerintah yang menarik subsidi itu adalah pemerintah yang neolib. Pemerintah yang hitung-hitungan mencari untung rugi dengan mengorbankan rakyatnya" ujar mantan jenderal lapangan FSMB itu.

FSMB 2011 saat menggelar diskusi dan buka bersama

Dimas Pradita, mantan presidium FAM menambahkan, ambisi pemerintah untuk membangun menurutnya sebuah keharusan, namun kata Dimas, tidak berarti demi sebuah pembangunan pemerintah harus mengorbankan rakyat dengan mencabut subsidi, karena menurut Dimas, masih banyak ruang-ruang lain untuk mengurangi beban APBN.

"Ambisi presiden untuk membangun itu tidak harus mengorbankan rakyat. Untuk menciptakan pembangunan yang merata pemerintah bisa memaksimalkan penggunaan pajak, hasil tambang dan yang lainnya. Masih banyak ruang-ruang lain untuk mengurangi beban APBN," ucap Dimas.

Mantan Koordinator Umum Komunitas Soedirman 30 (KMS30), Usep Saepudin menegaskan, dengan kenaikan TDL ini telah mengakibatkan kondisi rakyat saat ini menjadi semakin terpuruk. Menurut Usep, kebutuhan listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang dalam penggunaannnya tidak dapat diirit-irit, sehingga pada akhirnya masyarakat mengorbankan kebutuhan yang lain demi untuk mencukupi kebutuhan listrik.

"Dengan Kenaikan TDL ini mengakibatkan kebutuhan masyarakat yang lain juga pada naik. Dan yang jelas, penggunaan listrik ini tidak bisa dihindari, sehingga masyarakat mengorbankan kebutuhan yang lain untuk mencukupi kebutuhan listrik," kata Usep

“Kebutruhan listrik ini tidak bisa diirit-irit, uang yang seharusnya untuk kebutuhan belanja dapur, pendidikan dan yang lainnya. Dan yang paling merasakan efeknya adalah UMKM,” imbuhnya.

Sementara itu, ketua IMM Banten, Suparta Kurniawan menilai, pemerintah tidak profesional dalam melakukan penyesuaian di lapangan, menurutnya pemerintah keliru ketika menganggap bahwa pengguna listrik 900 VA adalah golongan rumah tangga mampu. Ironisnya kata Suparta, adanya 144 daerah tertinggal di Indonesia sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah untuk mengurungkan mencabut subsidi listrik.

Rincian kenaikan TDL (iNewsTV)

"Pemerintah harus detail dalam melakukan penyesuaian di lapangan. Pihak istana mengkleim bahwa listrik 900 VA hanya digunakan oleh rumah tangga mampu, itu samplenya ngambil dari mana?. Baru-baru ini presiden jokowi melansir 144 daerah tertinggal, termasuk di banten 2 daerah, itu srharusnya menjadi bahan pertimbangan, kategori mampu di satu daerah dengan daerah lainnya tidak bisa disamakan," papar Suparta.

"Pemerintah itu keliru, lah wong punya 1 kipas angin 1 saja sudah memakai listrik 900 VA, tukang becak yang penghasilannya Rp20 ribu perhari saja memakai listrik 900 VA. Kalau mau ngambil sample pemerintah harus menyeluruh," terangnya.

Dengan demikian, dia meminta agar pemerintahan Jokowi-JK bertanggung jawab atas dampak buruk yang dirasakan masyarakat yang diakibatkan dari kenaikan TDL tersebut. "Karena ini sudah terlanjur naik dan dampaknya menyengsarakan, jadi pemerintah harus mengembalikan subsidi masyarakat, dan jokowi JK harus bertanggung jawab atas dampak kenaikan TDL itu." tukasnya (Samyong)