NEWS UPDATE

Merindukan Relawan Banten Untuk Pilgub Bersih

";
Merindukan Relawan Banten Untuk Pilgub Bersih

Oleh: Rudi Hartono

Pengertian relawan ini sejatinya mengandung nilai-nilai luhur yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingan publik, dengan mengabaikan kepentingan golongan apapun atau lebih tepatnya untuk kepentingan sesama atau kemanusiaan.

Di Indonesia, seiring dengan geliat tumbuhnya demokrasi, relawan muncul menjadi kekuatan civil society yang patut diperhitiungkan. Mereka berisi sekumpulan warga negara yang memiliki kepedulian khusus terhadap sesuatu, entah itu lingkungan, politik, ekonomi, atau hak-hak warga sipil lainnya.

Pada skala nasional, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2014 lalu, muncul relawan yang mengelola situs kawalpemilu.com. Mereka menggunakan perangkat IT untuk mengajak pemilih memantau proses dan hasil pemilu. Hasilnya luar biasa. Pengumpulan data yang dilakukan relawan kawalpemilu.com menjadi second opinion yang paling digemari publik sambil menanti rekapitulasi perolehan suara resmi yang dikeluarkan oleh KPU.

Di Banten, perlu adanya relawan yang secara khusus memelototi politik. Bukan relawan yang ternyata tim sukses salah satu kandidat, tapi relawan yang tidak berafiliasi terhadap kandidat maupun parpol. Mengapa? Karena menjelang Pilgub Banten 2017, jangan sampai dinamika yang terjadi hanya berkutat diurusan prosedural semata. Tapi yang lebih hakiki adalah soal nasib hak dasar rakyat yang kelak diberikan di bilik TPS.

Relawan yang diimpikan adalah relawan yang konsen pada penyelenggaraan Pilgub mulai dari tahapan maupun penyelenggaraanya. Mengapa tahapan Pilgub juga harus diawasi, karena prakondisi menuju pilgub 2017 mengarah pada terjadinya kemandekan. Prakondisi dimaksud adalah sebagai berikut. 

Pertama, Pilgub 2017 mendatang akan ada dua kekuatan besar yang jadi penentu. Yakni petahana yang diwakili PDI Perjuangan dan status quo dalam hal ini Partai Golkar. Dalam dua kali pilgub sebelumnya, 2006 dan 2011, kedunya adalah mitra koalisi yang saling mengisi. Pada Pilgub 2017 kemungkinan keduanya terpisah menjadi dua kekuatan yang saling berhadapan, tentu rakyat akan disodorkan dua pilihan yang teramat sulit. 

Kedua, para penyelenggara pilkada, KPU dan Bawaslu, akan terjebak rutinitas administrasi pilkada. Mereka akan disibukkan dengan agenda setiap tahapan sambil menikmati fasilitas yang lebih dari cukup. Selama tahapan pilgub berlangsung, mereka akan juga menerima honorarium serta upah-upah dari kelompok kerja (pokja).

Ketiga, memasuki babak transisi politik, gerakan mahasiswa di Banten banyak mengalami disorientasi. Agenda perlawanan sosial yang biasa disuarakan lantang di jalanan kini mulai redup. Mereka tampak lebih hati-hati. Asumsi yang mereka bangun adalah bahwa apapun isu yang hendak mereka usung, khawatir ditunggangi oleh kepentingan politik praktis salah satu kandidat.

Keempat, kelas menengah memilih diam. Tiga kelas menengah yang memegang peranan penting di Banten adalah ulama, akademisi, dan pers. Akademisi nyaris tak terdengar taringnya. Praktis setahun menjelang Februari 2017, belum ada kampus yang menginisiasi pembahasan pilgub lewat kajian, seminar, penelitian, dan atau advokasi. Pers di Banten sudah kehilangan daya kritisnya akibat terlalu berorientasi bisnis dengan cara memperbanyak iklan dari pemerintah daerah. Fungsi melakukan pendidikan agaknya semakin sulit diemban pers.

Kelima, maraknya politik uang. Belajar dari perhelatan pilkada di Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangsel, dan Kabupaten Serang, Desember 2015 silam, praktek politik uang masih masif terjadi di kalangan pemilih. Modusnya masih sama. Memberikan uang dan atau barang kepada pemilih sepekan atau beberapa hari menjelang pemungutan suara dilakukan. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik.

Keenam, netralitas PNS. Lazim diketahui adanya politik balas budi antara seorang kandidat dengan seorang petahana. Jika petahana kembali terpilih, seorang birokrat yang memiliki kontribusi besar selama proses pencalonan dipastikan mendapat kedudukan yang nyaman. Sebaliknya, mereka yang langsung maupun tidak langsung dianggap tidak loyal terhadap petahana, niscaya ditempatkan di sebuah jabatan kering. Kondisi ini membuat seorang birokrat selalu tergiring oleh kepentingan politik sesaat.

Ketujuh, tahapan pilkada. Tiga tahapan pilkada yang paling krusial adalah pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan kandidat, serta pemungutan dan penghitungan suara. Pada tahapan yang disebutkan terakhir itulah besar kemungkinan terjadi akrobatik suara. Dimulai dari TPS, kemudian ke PPS di desa/kelurahan, lantas ke PPK di kecamatan, ke KPU kabupaten/kota, hingga berakhir di KPU provinsi. Lima rentang itu terdapat kerawanan tersendiri. Disinilah peran masyarakat menjadi penting.

Ketujuh, pragmatisme parpol. Bukan rahasia umum lagi bahwa saat ini parpol di indonesia lebih berorientasi pada uang. Mungkin pilkada Desember 2015 lalu merupakan kegembiraan bagi partai politik. Namun, tidak bagi publik. Sesungguhnya, dasar-dasar terbentuknya parpol merupakan kanalisasi atas kepentingan rakyat agar apa yang menjadi keinginan rakyat dapat tersalurkan dengan baik. Pilkada lalu sepertinya bukan surga bagi rakyat. Artinya, dalam pilkada lalu masih menjadi bancakan politik para elit. Pilkada menjadi kesempatan bagi elite untuk mengekalkan kekuasaannya di daerah. Mengepulnya calon tunggal dan mahar politik menjadi fakta bahwa politik meniscayakan kemenangan. Bahkan, koalisi partai yang berorientasi pada ideologi sudah tidak penting. Tidak salah apabila partai yang ada di Indonesia tidak lebih dari sekadar penjaringan massa ansich ketimbang mencari kader-kader berkualitas guna memimpin di daerahnya.

Melihat dari kondisi di atas maka sangat penting adanya Gerakan Masyarakat terkait Relawan Pilgub Bersih yang mendeklarasikan kerja-kerja sosialnya semata-mata untuk menghasilkan pilkada yang berintegritas, bersih, berkualitas dan adil. Relawan ini sejatinya masyarakat dan anak-anak muda dengan latar belakang beragam yang concern di bidang kepemiluan. Relawan tidak mengikatkan diri pada satu kekuatan politik tertentu apalagi menjadi alat pemenangan kandidat tertentu.

Relawan Pilgub Bersih memfokuskan diri untuk memantau perilaku dan kebijakan tiga elemen utama dalam sebuah perhelatan pilkada. Yakni, parpol/kandidat, penyelenggara pilkada, dan pemilih.

Pengawasan terhadap Parpol/Kandidat harus dimulai dari proses penjaringan calon, proses penetapan kandidat, dana kampanye, perilaku kandidat, akses terhadap APBN, APBD, dan dana asing, serta BUMN/BUMD, akses terhadap birokrasi, baik pada level pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan, akses terhadap penyelenggara. KPU dan jajarannya, serta Bawaslu dan jajarannya.

Pengawasan terhadap Penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) mulai dari seluruh tahapan pilkada, perilaku personal komisioner dan secretariat, akses dan pola komunikasi dengan parpol/timses/kandidat, akses dan pola komunikasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan aparat keamanan

Pengawasan terhadapPemilih adalah dengan cara sosialisasi antiPolitik uang, memberikan pengetahuan dan pemahaman soal kandidat dan meluruskan orientasi dan motivasi memilih.

Pembentukan relawan merupakan keharusan dan ikhtiar masyarakat yang menghendaki adanya demokrasi substansial di Banten. Dan relawan inipun sejatinya harus dipertahankan guna mengawal gubernur dan wakil gubernur terpilih menunaikan janji-janji politiknya selama kampanye.

Pada akhirnya menjadi tugas segenap masyarakat Banten untuk mengawal Pilkada yang berkualitas, menuju Banten yang sejahtera dan beradab sesuai dengan cita-cita para pendiri provinsi ini. Pilgub 2017 adalah kesempatan terbaik untuk melakukan perubahan. Karena walau hanya lima menit di bilik suara, itu sudah cukup menentukan nasib Banten lima tahun lamanya.

 

(Penulis adalah Mantan Aktivis Mahasiswa)

             

 




Komentar Via facebook