Home Berita Utama Beredar Transkip Chat, Pansel ORI Terabas Prinsip UU Ombudsmen RI

Beredar Transkip Chat, Pansel ORI Terabas Prinsip UU Ombudsmen RI

12719
SHARE
Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila

POROS.ID. Jakarta - Kecurigaan Aliansi Pemerhati Parlemen Indonesia (APPI) atas dugaan penyimpangan pemilihan anggota Ombudsman oleh panitia seleksi (pansel). Sebab beredar percakapan di sebuah grup WhatsApp (WA) yang berisikan antara oknum pansel dengan para kandidat.

 

"Ke depan, perlu didiskusikan ngawal di DPR-nya," ucap Koordinator APPI, Andianto, mengutip percakapan salah satu oknum pansel Ombudsman yang tergabung dalam Grup WA itu.

 

Dia pun kembali mengutip salah satu percakapan yang bernada tendensius, agar kawan-kawan mereka lolos sebagai calon pimpinan Ombudsman. Bunyinya, "Beberapa nama tampaknya tidak berakar di masyarakat sipil, tapi punya jejaring politik kuat. Sekali mereka lolos, fit and proper test, di DPR bisa mereka 'makan'."

 

Menurut Andi, transkripan percakapan di aplikasi tersebut menunjukkan, bila pansel melakukan maladministrasi sistematis, berpihak, diskriminatif, dan tidak cermat. Bahkan, melanggar UU No. 37/2008 tentang Ombudsman.

 

"Karenanya, setiap keputusan yang dihasilkan adalah tidak sah," tegasnya dalam keterangan tertulis kepada RMOLJakarta, Rabu (15/12).

 

Atas dasar itu, lanjutnya, APPI mendesak DPR segera bersikap atas temuan tersebut, agar Ombudsman tak disusupi orang-orang yang dipilih dengan menyalahi prosedur, mengingat lembaga negara ini bertugas memberantas maladministrasi.

 

"Menpan RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara juga harus tegas menindak perilaku pansel yang sangat tidak etis," tambahnya.

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi), diketahui telah mengimrimkan 18 nama calon pimpinan Ombudsman kepada DPR, agar melakukan uji kepatutan dan kelaikan serta memilih sembilan kandidat yang lolos.

 

Direktur Local Government Studies, Iman Fauzi, sebelumnya, juga memiliki kecerugiaan yang sama. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dikritisi publik, agar tercipta objektivitas dan akuntabilitas dalam menghasilkan para komisioner Ombudsman yang memiliki integritas.

 

Salah satu hal yang disorotinya adalah pansel didominasi para alumni perguruan tinggi tertentu. "Diduga empat atau lima dari pansel itu alumni UGM dan dua dari alumni UI," bebernya.

 

Iman juga melihat, adanya dugaan konflik kepentingan yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan maladministrasi yang dilakukan para petahana dan calon yang masih aktif sebagai PNS.

 

"Demi prinsip keadilan dan menghindari konflik kepentingan, maka calon yang masih berstatus incumbent dan PNS harus mundur terlebih dahulu serta tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya," sarannya. (RMOL)